Tugas 4: Hukum Perjanjian
1.
Standar Kontrak
Menurut
Mariam Darus, standar kontrak terbagi 2 yaitu umum dan khusus.
- Kontrak standar umum artinya kontrak yang isinya telah disiapkan lebih
dahulu oleh
kreditur
dan disodorkan kepada debitur.
- Kontrak standar khusus, artinya
kontrak standar yang ditetapkan pemerintah baik
adanya dan berlakunya untuk para pihak ditetapkan sepihak oleh
pemerintah.
2.
Macam-macam Perjanjian
1.
Perjanjian Jual-beli
Perjanjian Jual beli menurut Pasal 1457
KUHPerdata diartikan sebagai suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain
untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
2.
Perjanjian
Tukar Menukar
Pasal
1541 KUHPerdata menyatakan bahwa tukar menukar ialah suatu persetujuan dengan
mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang
secara bertibal balik, sebagai gantinya barang lain.
3.
Perjanjian Sewa-Menyewa
Perjanjian
sewa menyewa Pasal 1548 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak
yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada yang lain kenikmatan dari
suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga
yang oleh pihak yanag tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.
4.
Perjanjian Persekutuan
Persekutuan
menurut Syahmin AK (2006:59) adalah merupakan bentuk perjanjian yang paling
sederhana dalam tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama.
5.
Perjanjian Perkumpulan
Perjanjian
Perkumpulan menurut perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bertujuan untuk
mencapai tujuan tertentu dengan tidak mencari keuntungan tertentu, dalam hal
mana kerja sama ini disusun dengan bentuk dan cara sebagaimana yang diatur
dalam “anggaran dasar” ataupun “statuten” nya.
3.
Syarat Sahnya Perjanjian
Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :
1.
Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2.
Kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus
bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.
3.
Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Pada
asasnya orang yang sudah dewasa atau akhilbaligh dan sehat pikirannya adalah
cakap menurut hukum
4.
Suatu hal tertentu
Artinya
apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul
suatu perselisihan
5.
Suatu sebab yang halal
Yang
diperhatikan oleh hukum atau undang-undang adalah tindakan-tindakan orang-orang
dalam masyarakat.
4.
Saat Lahirnya Perjanjian
Menetapkan
kapan saat lahirnya perjanjian mempunyai arti penting bagi :
- kesempatan penarikan kembali penawaran;
- penentuan resiko;
- saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa;
- menentukan tempat terjadinya perjanjian.
Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) BW/KUHPerdata
dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian/kontrak
lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak
terhadap obyek yang diperjanjikan.
Ada
beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya kontrak
yaitu:
a.
Teori Pernyataan (Uitings Theorie)
Menurut teori ini, kontrak telah ada/lahir pada saat atas
suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain
kontrak itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya.
b. Teori Pengiriman (Verzending Theori).
Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah
saat lahirnya kontrak. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal
lahirnya kontrak.
c. Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie).
Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat
jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan.
d. Teori penerimaan (Ontvangtheorie).
Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat
diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan
tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si
penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya kontrak.
5.
Pembatalan dan Pelaksanaan Suatu Perjanjian
Pembatalan
Perjanjian
Suatu perjanjian dapat dibatalkan
oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian atau pun batal demi hukum.
Perjanjian yang dibatalkan oleh salah satu pihak biasanya terjadi karena:
- Adanya suatu pelanggaran dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan atau tidak dapat diperbaiki.
- Pihak pertama melihat adanya kemungkinan pihak kedua mengalami kebangkrutan atau secara financial tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- Terkait resolusi atau perintah pengadilan
- Terlibat hukum
- Tidak lagi memiliki lisensi, kecakapan atau wewenang dalam melaksankan perjanjian
Pelaksanaan PerjanjianItikad baik dalam Pasal 1338 ayat
(3) KUHPerdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian,
artinya pelaksanaan perjanjian harus harus megindahkan norma-norma kepatutan
dan kesusilaan. Salah satunya untuk memperoleh hak milik ialah jual beli.
Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah
diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya.
Jadi perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Perjanjian yang
telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak, perjanjian tersebut tidak boleh
diatur atau dibatalkan secara sepihak saja.
Sumber :
http://fikaamalia.wordpress.com/2011/04/18/saat-lahirnya-perjanjian/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar