TUGAS 3 : ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

Tugas 3:Hukum Perikatan

1. Pengertian Hukum Perikatan

Hukum Perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu  untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

2. Dasar Hukum Perikatan

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH perdata terbagi tiga sumber adalah sebagai berikut :
1. perikatan yang timbul dari persetujuan ( perjanjian );
2. perikatan yang timbul dari undang-undang.

Perikatan yang timbul dari undang-undang dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. perikatan terjadi karena undang-undang semata, misalnya kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak , yaitu hukum kewarisan.

b. Perikatan terjadi karena undang-undang akibat perbuatan manusia menurut hukum terjadi karena perbuatan yang diperolehkan ( sah ) dan yang bertentangan dengan hukum ( tidak sah ).

3. perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum dan

    perwakilan sukarela.

3. Azas-azas dalam Hukum Perikatan

Asas-asas dalam hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni :

-    Asas Kebebasan Berkontrak ,dalam Pasal 1338 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

-    Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas.

-     

4. Wanprestasi dan akibat-akibatnya

Wanprestasi adalah apabila orang yang berhutang (Debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan akan di lakukan. Akibat-akibat Wanprestasi :

1.      Membayar kerugian yang diderita oleh kreditu atau dinamakan ‘ganti-rugi’

2.      Pembatalan Perjanjian atau dinamakan ‘pemecahan perjanjian’

3.      Peralihan Resiko

4.      Membayar biaya perkara, jiak sampai diperkarakan ke muka hakim

5. Hapusnya Perikatan

Menurut pasal 1381 Kitab Undang-Undang hukum Perdata  cara hapusnya perikatan adalah : 

            1.   Pembayaran

2.   Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan penitipan 

3.   Pembaharuan Hutang

4.   Perjumpaan hutang atau kompensasi

5.   Percampuran Hutang

6.   Pembebasan Hutang

7.   Musnahnya barang yang terutang

8.   Kebatalan / pembatalan

9.   Berlakunya suatu syarat batal

10.  Lewatnya waktu

Sumber : http://vegadadu.blogspot.com/2011/05/dasar-hukum-perikatan.html

TUGAS 2 : ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

TUGAS 2 : HUKUM PERDATA

1.      Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia

Hukum Perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem hukum tersebut juga memengaruhi bidang hukum perdata, antara lain sistem hukum Anglo-Saxon (yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya,sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Komunis, sistem Hukum Islam dan sistem-sistem hukum lainnya.

2.      Sejarah Singkat Hukum Perdata

Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek (atau dikenal dengan BW)yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan asas konkordansi.Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia-Belanda, BW diberlakukan mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian.

3.      Pengertian & Keadaan Hukum Di Indonesia

Hukum adalah peraturan atau  adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia-Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi,yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara.

4.      Sistematika Hukum Perdata Di Indonesia

Kitab undang-undang hukum perdata (disingkat KUHPer) terdiri dari empat bagian :

• Buku I tentang Orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga,

• Buku II tentang Kebendaan; mengatur tentang hukum benda,

• Buku III tentang Perikatan; mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda),
• Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian; mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia#Hukum_perdata_Indonesia