TUGAS 3 : ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

Tugas 3:Hukum Perikatan

1. Pengertian Hukum Perikatan

Hukum Perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu  untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

2. Dasar Hukum Perikatan

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH perdata terbagi tiga sumber adalah sebagai berikut :
1. perikatan yang timbul dari persetujuan ( perjanjian );
2. perikatan yang timbul dari undang-undang.

Perikatan yang timbul dari undang-undang dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. perikatan terjadi karena undang-undang semata, misalnya kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak , yaitu hukum kewarisan.

b. Perikatan terjadi karena undang-undang akibat perbuatan manusia menurut hukum terjadi karena perbuatan yang diperolehkan ( sah ) dan yang bertentangan dengan hukum ( tidak sah ).

3. perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum dan

    perwakilan sukarela.

3. Azas-azas dalam Hukum Perikatan

Asas-asas dalam hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni :

-    Asas Kebebasan Berkontrak ,dalam Pasal 1338 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

-    Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas.

-     

4. Wanprestasi dan akibat-akibatnya

Wanprestasi adalah apabila orang yang berhutang (Debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan akan di lakukan. Akibat-akibat Wanprestasi :

1.      Membayar kerugian yang diderita oleh kreditu atau dinamakan ‘ganti-rugi’

2.      Pembatalan Perjanjian atau dinamakan ‘pemecahan perjanjian’

3.      Peralihan Resiko

4.      Membayar biaya perkara, jiak sampai diperkarakan ke muka hakim

5. Hapusnya Perikatan

Menurut pasal 1381 Kitab Undang-Undang hukum Perdata  cara hapusnya perikatan adalah : 

            1.   Pembayaran

2.   Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan penitipan 

3.   Pembaharuan Hutang

4.   Perjumpaan hutang atau kompensasi

5.   Percampuran Hutang

6.   Pembebasan Hutang

7.   Musnahnya barang yang terutang

8.   Kebatalan / pembatalan

9.   Berlakunya suatu syarat batal

10.  Lewatnya waktu

Sumber : http://vegadadu.blogspot.com/2011/05/dasar-hukum-perikatan.html