Selasa, 16 Oktober 2012

PEREKONOMIAN INDONESIA

PERBEDAAN SISTEM EKONOMI LIBERAL DAN SISTEM EKONOMI CAMPURAN
A.    Sistem ekonomi liberal
Sistem ekonomi liberal/kapitalis disebut juga sistem ekonomi pasar yaitu sistem ekonomi dimana pengelolaan ekonomi diatur oleh kekuatan pasar. Sistem ekonomi ini menghendaki adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Artinya, setiap individu diakui keberadaannya dan mereka bebas bersaing. Dilain pihak, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah hanya bertugas melindungi, menjaga, dan memberi fasilitas agar setiap individu dapat menjalankan hal dan kebebasannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, fungsi pemerintah hanya sebagai pelengkap.
Ciri-ciri Sistem Ekonomi Liberal :
1.      Menerapkan sistem persaingan bebas
2.      Adanya pengakuan terhadap hak individu
3.      Setiap individu bebas memiliki barang dan alat-alat produksi
4.      Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi
5.      Motif mencari laba terpusat pada kepentingan sendiri
6.      Peranan modal sangat penting
7.      Peranan pemerintah dibatasi
Kebaikan Sistem Ekonomi Liberal :
1.      Setiap orang bebas menentukan perekonomian sendiri
2.      Setiap orang bebas memiliki alat produksi sendiri
3.      Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena persaingan
4.      Produksi didasarkan kehan masyarakat

Keburukan Sistem Ekonomi Liberal :
1.      Menimbulkan penindasan terhadap manusia lain
2.      Pengusaha yang bermodal kecil akan semkin tersisih
3.      Menimbulkan monopoli sehingga merugikan masyarakat
4.      Dapat menciptakan kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin
5.      Renta terhadap krisis ekonomi


B. Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis, yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara/kolektif dan peran menonjol individu. Garis tengah disesuaikan dengan keadaan di mana perpaduan itu terjadi, sehingga peran situasi dan lingkungan sangat memberi warna pada sistem perpaduan/campuran tersebut.

Ciri-ciri
sistem ekonomi campuran :
  • Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan oleh swasata
  • Transaksi ekonomi terjadi di pasar, dan ada campuran tangan pemerintah
  • Ada persaingan serta masih ada control dari pemerintah
Kebaikan sistem ekonomi campuran
  • Kebebasan berusaha
  • Hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas
  • Lebih mementingkan umum dari pada pribadi
Kelemahan sistem ekonomi campuran
  • Beban pemerintah berat dari pada beban swasta
  • Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan

Sumber:
http://zonaekis.com/pengertian-sistem-ekonomi-campuran/

Senin, 15 Oktober 2012

EKONOMI KOPERASI


1.   Pengertian Koperasi
Pengertian koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 ialah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (pasal 1, ayat [1] )
2.   Landasan Hukum Koperasi
a.     Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar;
b.    Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tanggal 9 Januari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
c.     Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/Kep/KEP/KUKM/X/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akte Pendirian Koperasi;
d.    UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian.
Koperasi : badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (pasal 1, ayat [1] ).UU ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992, ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116. Dengan terbitnya UU 25 Tahun 1992 maka dinyatakan tidak berlaku UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832.
e.     UU No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
·   Kegiatan usaha simpan pinjam: kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya, (pasal 1, ayat [1].
·   Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam waktu paling lama 3 bulan setelah simpanan pokok harus menjadi (pasal 18 ayat [2] )
f.     Dasar hukum operasional Koperasi Indonesia adalah UU Nomor 25 Tahun 1992. Tentang fungsi, peran, dan prinsip koperasi, diatur dalam bab 3 pasal 4 (fungsi dan peran koperasi) dan pasal 4 UU Nomor 25 tahun 1995.
g.    Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara operasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam .
 Landasan-landasan Koperasi Indonesia:
­    Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Kelima sila dari Pancasila,
­    Landasan strukturil koperasi Indonesia adalah UUD 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya.  Pasal 33 ayat (1) berbunyi: ” Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”.
­    Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi (rasa harga diri/gotong-royong.)
­    Landasan Operasional adalah : Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tentang arah pembangunan koperasi sebagai sumber hukum tertinggi yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan azas demokrasi

Sumber :  http://ikasamsumantri.wordpress.com/2011/10/17/dasar-hukum-koperasi/

JENIS - JENIS KOPERASI DAN CONTOH-CONTOHNYANYA


Jenis-jenis Koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
1.         Koperasi Simpan Pinjam Adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman
  1. Koperasi Konsumen Adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi
  2. Koperasi Produsen Adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.
  3. Koperasi Pemasaran Adalah Koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya
  4. Koperasi Jasa Adalah Koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.
Contoh-contoh Koperasi dan Perbedaanya:
  1. Koperasi simpan pinjam : Koperasi ini didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk,“mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang, dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang, dengan bunga yang serendah-rendahnya”. Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya.
Contoh : koperasi Auto 2000 dan koperasi Karyawan Yamaha
  1. Koperasi Konsumen : koperasi yang bergerak dalam bidang penyediaan barang yang dibutuhkan para anggotanya. Contoh : Koperasi Keluarga Guru Jakarta (KKGJ)
3.      Koperasi Produsen : koperasi yang mengelola usaha para  anggotanya yang tidak memiliki badan usaha sendiri. Dengan dibawah naungan koperasi produsen para anggota bisa membuat produk dan memasarkannya melalui wadah koperasi.
Contoh : Koperasi Kerajinan dan Koperasi Industri
  1. Koperasi pemasaran : koperasi yang para anggotanya menjual produk dari usahanya sendiri jika produk yang dibeli dari suatu badan usaha merupakan barang konsumen akhir dan konsumen tersebut adalah orang-orang yang sarna dengan pemilik badan usahanya. Contoh : Koperasi pemasaran Kelinci Dan Koperasi pemasaran barang- barang meuble
  2. Koperasi jasa : diorganisir untuk dapat melayani para anggotanya dengan pelayanan yang lebih meningkat. Contoh : Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) dan Koperasi Usaha Kredit ( KUK )