Sejarah Awal Profesi Akuntansi di Indonesia
Sejarah perkembangan profesi akuntansi di Indonesia dibagi dalam 4 masa
yaitu:
1.
Masa Sebelum kemerdekaan
Akuntansi telah ada sejak jaman berabad- abad yang dimulai pada
abad ke-15.
Walaupun sebenarnya masih dipertentangkan para ahli mengenai kapan
sebenarnya
profesi ini dimulai. Kesempatan bagi akuntan lokal (Indonesia) mulai
muncul pada tahun
1942-1945, dengan mundurnya Belanda dari Indonesia. Sampai
tahun 1947 hanya ada
satu orang akuntan yang berbangsa Indonesia yaitu Prof.
Dr. Abutari (Soemarso 1995).
Praktik akuntansi model Belanda masih diggunakan
selama era setelah kemerdekaan
(1950an). Pendidikan dan pelatihan akuntansi
masih didominasi oleh sistem akuntansi
model Belanda.
Praktik akuntansi di Indonesia dapat
ditelusuri pada sejak masa era penjajahan Belanda sekitar 17 (ADB 2003) atau
sekitar tahun 1642 (Soemarso 1995). Perjalanan yang jelas berkaitan dengan
praktik akuntansi di Indonesia dapat di temui pada tahun 1747, yaitu praktik
pembukuan yang dilaksanakan Amphioen Socitey yang berkedudukan di Jakarta
(Soemarso 1995). Pada era ini Belanda memakai sistem pembukuan berpasangan (Double-entry
bookkeeping) sebagaimana yang dikembangkan ole H luca Pacioli. Perusahaan
VOC milik Belanda yang merupakan organisasi komersial utama selama masa
penjajahan memainkan peranan penting dalam praktik bisnis di Indonesia selam
era ini (Diga dan Yunus 1997). Akuntan - akuntan Belanda itu kemudian
mendominasi akuntan di perusahaan - perusahaan yang juga di monopoli penjajahan
hingga abad 19.
Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan
akuntansi hanya diselenggarakan oleh Departemen Keuangan berupa kursus ajun
akuntansi di Jakarta. Persertanya saat itu 30 orang termasuk Prof.Sumardjo dan
Prof.Hadibroto. Bersama 4 akuntan lulusan pertama FEUI dan 6 lulusan Belanda,
Prof.Sumardjo merintis pendirian Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) tanggal 23
Desember 1957. Pada tahun yang sama pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap
perusahaan - perusahaan milik Belanda. Hal ini menyebabkan akuntan - akuntan
Belanda kembali ke negerinya dan pada saat itu akuntan Indonesia semakin
berkembang. Perkembangan itu semakin pesat setelah Presiden meresmikan kegiatan
pasar modal 10 Agustus 1977 yang membuat peranan akuntansi dan laporan keuangan
menjadi penting. Bulan Januari 1977 Mentri Keuangan mengeluarkan Surat
Keputusan Nomor 43/1977 Tentang Jas Akuntan menggantikan Kepmenkeu 763/1968.
Selain mewajibkan akuntan publik memiliki sertifikat akuntan publik, juga
akuntan publik asing diperbolehkan praktik di
Indonesia sepanjang memenuhi syarat.
2. Masa Orde Lama (1950 – 1959) sebelum tahun
1954
Pada
periode pertama telah ada jasa pekerjaan akuntan yang bermanfaat bagi
masyarakat bisnis, yang disebabkan oleh hubungan ekonomi yang makin sulit,
meruncingnya persaingan, dan naiknya pajak-pajak para pengusaha sehingga makin
sangat dirasakan kebutuhan akan penerangan serta nasehat para ahli untuk
mencapai perbaikan dalam sistem administrasi perusahaan. Sehingga mereka
menggunakan jasa orang-orang yang ahli dalam bidang akuntansi. Kebutuhan akan
bantuan akuntan yang makin besar menjadi alasan bagi khalayak umum yang tidak
berpengetahuan dan berpengalaman dalam lapangan akuntansi untuk bekerja sebagai
akuntan, dikarenakan pengetahuan yang dimiliki akuntan harus sederajat dengan
syarat yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga mereka harus mengikuti
pelajaran pada perguruan tinggi negeri dengan hasil baik. Oleh karena itu,
pemerintah menetapkan peraturan dengan undang-undang untuk melindungi ijazah
akuntan agar pengusaha dan badan yang lain tidak tertipu oleh pemakaian gelar
“akuntan” yang tidak sah.
3. Masa Orde baru (1966 – 1998) (tahun 1954 –
1973)
Setelah
adanya Undang-Undang No. 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan, auditor
di Indonesia berjalan lamban karena perekonomian Indonesia pada saat itu kurang
menguntungkan. Mengingat terbatasnya tenaga akuntan dan ajun akuntan yang
menjadi auditor pada waktu itu, Direktorat Akuntan Negara meminta bantuan
kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas nama Direktorat Akuntan
Negara.
Perluasan
pasar profesi akuntan publik semakin bertambah yaitu pada saat pemerintah
mengeluarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMND) tahun 1967/1968. Profesi akuntan publik mengalami
perkembangan yang berarti sejak awal tahun 70-an dengan adanya perluasan
kredit-kredit perbankan kepada perusahaan. Bank-bank ini mewajibkan nasabah
yang akan menerima kredit dalam jumlah tertentu untuk menyerahkan secara
periodik laporan keuangan yang telah diperiksa akuntan publik. Pada umumnya,
perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia baru memerlukan jasa akuntan publik
jika kreditur mewajibkan mereka menyerahkan laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh akuntan publik.
4. Masa Reformasi
Perkembangan akuntansi dari masa reformasi
hingga saat ini terbagi dalam beberapa periode :
-
Periode tahun 1973 –
1979
M. Sutojo pada Konvensi Nasional Akuntansi I
di Surabaya Desember 1989 menyampaikan hasil penelitiannya mengenai:
Pengembangan Pengawasan Profesi Akuntan Publik di Indonesia, bahwa profesi
akuntan publik ditandai dengan satu kemajuan besar yang dicapai Ikatan Akuntan
Indonesia dengan diterbitkannya buku Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dan
Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA) dalam kongres Ikatan Akuntan Indonesia di
Jakarta tanggal 30 November – 2 Desember 1973. Dengan adanya prinsip dan norma ini,
profesi akuntan publik telah maju selangkah lagi karena memiliki standar kerja
dalam menganalisa laporan keuangan badan-badan usaha di Indonesia. Pada akhir
tahun 1976 Presiden Republik Indonesia dalam surat keputusannya nomor 52/1976,
menetapkan pasar modal yang pertama kali sejak memasuki masa Orde Baru. Dengan
adanya pasar modal di Indonesia, kebutuhan akan profesi akuntan publik
meningkat pesat. University menyatakan bahwa profesi akuntan publik dibutuhkan
untuk mengaudit dan memberikan pendapat tanpa catatan (unqualified opinion)
pada laporan keuangan yang go public atau memperdagangkan sahamnya di pasar
modal.
Pada
tanggal 1 Mei 1978 dibentuk Seksi Akuntan Publik (IAI-SAP) yang bernaung di
bawah IAI. Sampai sekarang seksi yang ada di IAI, selain seksi akuntan publik,
adalah seksi akuntan manajemen dan seksi akuntan pendidik. Keputusan Menteri
Keuangan No. 108/1979 tanggal 27 Maret 1979 yang menggariskan bahwa laporan
keuangan harus didasarkan pada pemeriksaan akuntan publik dan mengikuti PAI.
Maksud instruksi dan surat keputusan tersebut adalah untuk merangsang wajib
pajak menggunakan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik,
dengan memberikan keringanan pembayaran pajak perseroan dan memperoleh
pelayanan yang lebih baik di bidang perpajakan. Keputusan ini dikenal dengan
nama 27 Maret 1979. Ini merupakan keputusan yang penting dalam sejarah
perkembangan profesi akuntan publik dan sekaligus sebagai batu ujian bagi
akuntan publik dan masyarakat pemakainya.
-
Periode
Tahun 1979 – 1983
Pada
periode profesi akuntan publik dalam keadaan suram, pelaksanaan paket 27 Maret.
Tiga tahun setelah kemudahan diberikan pemerintah masih ada akuntan publik
tidak memanfaatkan maksud baik pemerintah tersebut. Beberapa akuntan publik
melakukan malpraktik yang sangat merugikan penerimaan pajak yaitu dengan cara
bekerjasama dengan pihak manajemen perusahaan melakukan penggelapan
pajak.
-
Periode Tahun 1983 – 1989
Periode
ini yang berisi upaya konsolidasi profesi akuntan termasuk akuntan publik. PAI
1973 disempurnakan dalam tahun 1985, disusul dengan penyempurnaan NPA pada
tahun 1985, dan penyempurnaan kode etik dalam kongres ke V tahun 1986.
Setelah
melewati masa-masa suram, pemerintah perlu memberikan perlindungan terhadap
masyarakat pemakai jasa akuntan publik dan untuk mendukung pertumbuhan profesi
tersebut. Pada tahun 1986 pemerintah mengeluarkan
Keputusan Menteri Keuangan No. 763/KMK.001/1986 tentang Akuntan Publik.
Keputusan ini mengatur bidang pekerjaan akuntan publik, prosedur dan
persyaratan untuk memperoleh izin praktik akuntan publik dan pendirian kantor
akuntan publik beserta sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada akuntan publik
yang melanggar persyaratan praktik akuntan publik.
Dengan
keputusan Menteri Keuangan tersebut dibuktikan pula sekali lagi komitmen
pemerintah yang konsisten kepada pengembangan profesi akuntan publik yaitu
dengan mendengar pendapat Ikatan profesi pada kongres ke VI IAI antara lain
mengenai: pengalaman kerja yang perlu dimiliki sebelum praktik; keharusan
akuntan publik fultimer (kecuali mengajar); izin berlaku tanpa batas waktu;
kewajiban pelaporan berkala (tahunan) mengenai kegiatan praktik kepada pemberi
izin; pembukaan cabang harus memenuhi syarat tertentu; izin diberikan kepada
individu bukan kepada kantor; pencabutan izin perlu mendengar pendapat dewan
kehormatan IAI; pemohon harus anggota IAI; pengawasan yang lebih ketat kepada
akuntan asing. Pada tahun 1988 diterbitkan petunjuk pelaksaan keputusan Menteri
Keuangan melalui Keputusan Direktur Jenderal Moneter No. Kep.2894/M/1988
tanggal 21 Maret 1988. Suatu hal yang mendasar dari keputusan tersebut adalah
pembinaan para akuntan publik yang bertujuan:
a.
Membantu
perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia
b.
Memberikan
masukan kepada IAI atau seksi akuntan publik mengenai liputan yang
dikehendaki Departemen Keuangan dalam program pendidikan
c.
Melaksanakan
penataran bersama IAI atau IAI-seksi akuntan publik mengenai hal-hal yang
dianggap perlu diketahui publik (KAP), termasuk mengenai manajemen KAP.
d.
Mengusahakan
agar staf KAP asing yang diperbantukan di Indonesia untuk memberi penataran
bagi KAP lainnya melalui IAI atau IAI-Seksi Akuntan Publik dan membantu
pelaksanaannya
e.
Memantau
laporan berkala kegiatan tahunan KAP
-
Periode Tahun 1990 – sekarang
Pada
periode ini profesi akuntan publik terus berkembang seiring dengan
berkembangnya dunia usaha dan pasar modal di Indonesia. Walaupun demikian,
masih banyak kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh para usahawan dan
akademisi. Namun, keberadaan profesi akuntan tetap diakui oleh pemerintah
sebagai sebuah profesi kepercayaan masyarakat. Di samping adanya dukungan dari
pemerintah, perkembangan profesi akuntan publik juga sangat ditentukan
ditentukan oleh perkembangan ekonomi dan kesadaran masyarakat akan manfaat jasa
akuntan publik. Beberapa faktor yang dinilai banyak mendorong berkembangnya
profesi adalah:
a.
Tumbuhnya
pasar modal
b.
Pesatnya
pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non- bank.
c.
Adanya
kerjasama IAI dengan Dirjen Pajak dalam rangka menegaskan peran akuntan publik
dalam pelaksanaan peraturan perpajakan di Indonesia
d.
Berkembangnya
penanaman modal asing dan globalisasi kegiatan perekonomian
Pada awal 1992 profesi akuntan publik kembali
diberi kepercayaan oleh pemerintah (Dirjen Pajak) untuk melakukan verifikasi
pembayaran PPN dan PPn BM yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha
tersebut, Olson pada tahun 1979 di dalam Journal Accountanty mengemukakan empat
perkembangan yang harus diperhatikan oleh profesi akuntan yaitu:
a.
Makin
banyaknya jenis dan jumlah informasi yang tersedia bagi masyarakat
b.
Makin baiknya transportasi dan komunikasi
c.
Makin
disadarinya kebutuhan akan kualitas hidup yang lebih baik
d.
Tumbuhnya
perusahaan-perusahaan multinasional sebagai akibat dari fenomena pertama dan
kedua.
Dampak yang akan timbulkan dari konsekuensi
perkembangan akuntansi :
·
Kebutuhan
dalam upaya memperluas peranan akuntan, ruang lingkup pekerjaan akuntan publik
semakin luas sehingga tidak hanya meliputi pemeriksaan akuntan dan penyusunan
laporan keuangan.
·
Kebutuhan
pada tenaga spesialisasi dalam profesi, makin besarnya tanggung jawab dan ruang
lingkup kegiatan klien, mengharuskan akuntan publik untuk selalu menambah
pengetahuan.
·
Kebutuhan
terhadap standar teknis yang makin tinggi dan rumit, dengan berkembangnya
teknologi informasi, laporan keuangan akan menjadi makin beragam dan rumit.
Sumber :