TUGAS 5 : ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

Tugas 5: Hukum Dagang ( KUHD )

1   1. Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara

individu-individu dalam masyarakat.  Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan  Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seiring berjalannya waktu hukum dagang mengkodifikasi(mengumpulkan) aturan-aturan hukumnya sehingga terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( KUHD ) yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer). Antara KUHperdata dengan KUHdagang mempunyai hubungan yang erat. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 1KUhdagang, yang isinya sebagai berikut:

Adapun mengenai hubungan tersebut adalah special derogate legi generali artinya hukum yang khusus: KUHDagang mengesampingkan hukum yang umum: KUHperdata.
Prof. Subekti berpendapat bahwa terdapatnya KUHD disamping KUHS sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya. Hali ini dikarenakan hukum dagang relative sama dengan hukum perdata. Selain itu “dagang” bukanlah suatu pengertian dalam hukum melainkan suatu pengertian perekonomian.

2  2. Berlakunya Hukum Dagang

Sebelum tahun 1938 Hukum Dagang hanya mengikat kepada para pedagang saja yang melakukan perbuatan dagang, tetapi sejak tahun 1938 pengertian Perbuatan Dagang, dirubah menjadi perbuatan Perusahaan yang artinya menjadi lebih luas sehingga berlaku bagi setiap pengusaha (perusahaan).

3  3. Hubungan Pengusaha dan Pembantunya

Pengusaha yaitu orang yang mempekerjakan tenaga kerja di perusahaan yang diwajibkan memberikan upah.

1.Pembantu-pembantu pengusaha dalam perusahaan, seperti : Pelayan Toko, Pekerja keliling,Pengurus filial,Pemegang prokurasi, Pimpinan perusahaan.

Hubungan Hukum Pengusaha dengan Pembantu  Dalam Perusahaan

   a.   Hubungan perburuhan, yaitu hubungan yang bersifat subordinasi antara majikan danburuh, yang memerintah dan yang diperintah.

   b.   Hubungan pemberian kuasa, yaitu suatu hubungan hukum yang diatur dalam Psl 1792KUH Pdt.

2. Pembantu-pembantu pengusaha di luar perusahaan, seperti : Agen perusahaan ,Pengacara,Notaris ,Makelar,Komisioner.

      Hubungan Hukum Pengusaha dengan Pembantu Di Luar Perusahaan

                    1. Agen Perusahaan dengan Pengusahan Bersifat tetap. Ini merupakan hubungan antara 

                          pengusaha dengan pengusaha.

                    2.Hubungan pengusaha dengan pengacara dan notaris adalah hubungan tidak tetap, 

                       sedangkan sifat hukumnya berbentuk pelayanan berkala danpemberian kuasa.

           3. Sebagai perantara atau pembantu pengusaha,makelar memiliki hubungan yangtidak tetap 

              dengan pengusaha (Psl 62 ayat (1) KUHD). Adapun sifat hukum dari hubungan tersebut 

              adalah campuran yaitu pelayanan berkala dan pemberian kuasa.

4.      Pengusaha dan Kewajibannya

Menurut undang-undang, ada dua kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha, yaitu :

1.    Membuat pembukuan

Pasal 6 KUH Dagang, menjelaskan makna pembukuan yakni mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan supaya membuat catatan atau pembukuan mengenai kekayaan dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.

2.    Mendaftarkan Perusahaan

Dengan adanya Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan maka setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan menurut hukum wajib untuk melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya sejak tanggal 1 Juni 1985.

5.      Bentuk-bentuk Badan Usaha

Bentuk-bentuk perusahaan umum adalah :Perusahaan Perorangan (U.D.), Firma (Fa), Perseroan Komanditer (C.V.), Perseroan Terbatas (P.T.)

6. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari Saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.

7. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1).

8. Yayasan

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu pada bidang sosial, keagamaan, kesehatan, kemanusiaan dan lain-lain.

9. Badan Usaha Milik Negara

BUMN adalah suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN juga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang nilainya cukup besar.

Sumber:

1.http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab7-pengertian_hukum_dagang.pdf

2.      http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/hukum-dagang-9/

3.      Simangunsong, S.H., M.M.Advendi. Buku Hukum dalam Ekonomi. PT Grasindo

4          4.   http://yasmineszone.blogspot.com/2011/02/hubungan-hukum-perdata-dengan-hukum.html

5      5. Kartika Sari, Elsi., Simangunsong, Advendi. 2007. Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.